ptise_admin

Pembinaan industri perkelapasawitan nasional melibatkan sektor hulu (perkebunan), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan domestik dan internasional, serta sektor pengguna biofuel. Kementerian Pertanian membina budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas perkebunan. Kementerian Perdagangan fokus pada pemenuhan pasar domestik dan ekspor serta citra keberlanjutan minyak sawit. Produksi CPO (Crude Palm Oil) Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,8%. […]

Sertifikasi Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Perubahan utama yang dibawa oleh Perpres 16 Tahun 2025 dibandingkan dengan Perpres 44 Tahun 2020 meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 1. Ruang Lingkup Sertifikasi: Perpres 44/2020 mencakup usaha perkebunan kelapa sawit. Perpres 16/2025 memperluas ruang lingkup, mencakup usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit.

Sertifikasi ISPO bertujuan memastikan keberlanjutan usaha di sektor kelapa sawit Indonesia. Sertifikasi ISPO memberikan jaminan bahwa produk dan proses produksi telah memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan. Hingga Desember 2024, terdapat 1.132 sertifikat ISPO yang telah diterbitkan. Jumlah sertifikat ISPO yang masih berlaku adalah 1.106 dengan luas 5.291.450,94 hektare. Perkebunan Besar Swasta (PBS) memiliki sertifikat berlaku

Bioenergi adalah energi terbarukan dari sumber daya hayati atau organik, bergantung pada pengusahaan manusia dan karakteristik setempat. Sumber daya bioenergi mencakup tanaman energi, oil crop (kelapa sawit, bunga matahari, tebu, kedelai, jarak, jagung, olive, rapeseed), dan limbah (hutan, pertanian, peternakan, agro-industri, sampah kota, rumah tangga, industri).  Implementasi biofuels melalui mandatori pemanfaatan biodiesel 35% (B35) didukung

Jika Belum Tersertifikasi ISPO di 2025, Perusahaan Kelapa Sawit Akan Dapat Sanksi Sertifikasi ISPO merupakan regulasi teknis yang wajib dipenuhi oleh seluruh perusahaan sawit di Indonesia. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan produksi minyak sawit di Indonesia memenuhi standar keberlanjutan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.  Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit harus: 

Pemerintah pada level kebijakan telah mengadopsi perkebunan sawit berkelanjutan sebagaimana dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemudian dalam implementasinya tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang menetapkan ISPO bersifat mandatori